13 Juli 1949: Sjafruddin Prawiranegara Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno

Budayapijay.or.id - Sjafruddin Prawiranegara adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada periode yang kritis dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tanggal 13 Juli, Sjafruddin secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI dan menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. Peristiwa ini memiliki makna yang mendalam dalam sejarah politik Indonesia. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi peran Sjafruddin Prawiranegara dalam PDRI, konteks politik pada masa itu, dan signifikansi dari pengakhiran PDRI pada tanggal 13 Juli.

voi.id

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan pada tanggal 22 Desember 1948 di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu, Indonesia berada dalam keadaan yang sangat genting. Agresi militer Belanda yang dimulai pada tahun 1947 dan berlanjut selama empat tahun, berusaha untuk mengembalikan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara sepihak menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, tetapi dengan berbagai syarat yang merugikan Indonesia.

Di tengah krisis politik dan militer ini, PDRI dibentuk sebagai badan pemerintahan darurat yang berfungsi sebagai alternatif dari pemerintahan RI yang bermarkas di Yogyakarta yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Sjafruddin Prawiranegara, seorang tokoh yang terkenal karena integritas dan komitmen terhadap kemerdekaan Indonesia, dipilih sebagai presiden PDRI.

Sjafruddin menghadapi tugas yang sangat berat sebagai pemimpin PDRI. Pemerintahannya dihadapkan pada tantangan besar dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan mempertahankan integritas wilayah yang dikuasai oleh RI. Selama masa kepemimpinannya, Sjafruddin berusaha untuk memobilisasi kekuatan rakyat dan memperkuat pertahanan nasional untuk melawan invasi militer Belanda.

sosok.grid.id

Namun, situasi politik pada masa itu sangat rumit. Tidak hanya menghadapi ancaman dari Belanda, PDRI juga dihadapkan pada tekanan internal. Fraksi komunis yang ada di PDRI menginginkan penyelesaian konflik dengan Belanda melalui negosiasi, sementara Sjafruddin dan kelompok nasionalis lainnya lebih cenderung memilih perjuangan bersenjata.

Setelah berlangsungnya perundingan di Renville, Sjafruddin mengambil keputusan yang sulit. Ia mengakui bahwa upaya untuk mempertahankan wilayah RI yang diduduki oleh Belanda tidak dapat dilakukan secara efektif dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengakhiri keberadaan PDRI dan menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno.

Keputusan ini tidaklah mudah bagi Sjafruddin. Ia dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar PDRI. Namun, ia merasa bahwa penghentian PDRI dan penyerahan mandat kepada Soekarno adalah langkah yang paling baik untuk menyatukan kekuatan dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan.

Pengakhiran PDRI pada tanggal 13 Juli 1949 memiliki makna yang mendalam dalam sejarah politik Indonesia. Hal ini menandai perpindahan kekuasaan dari PDRI ke pemerintahan RI yang bermarkas di Yogyakarta. Meskipun PDRI hanya bertahan selama sekitar satu tahun, peran dan komitmen Sjafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat diabaikan.

Referensi:

1. Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press.
2. Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Palgrave Macmillan.
3. Simanjuntak, P. N. H. 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Djambatan.
4. Vickers, Adrian. 2005. A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press.